TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin siang ini, 16 November 2020. Adapun agenda sidang adalah pemeriksaan saksi.
Berikut fakta-fakta tentang kasus PT Dirgantara Indonesia;
Duit Diduga Mengalir ke Para Jenderal
PT Dirgantara Indonesia diduga memberikan upeti atau uang ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga negara lainnya sepanjang 2008-2016.
Seperti dikutip dari investigasi Majalah Tempo edisi Sabtu, 24 Oktober 2020, Total upeti mencapai Rp 178,98 miliar. Uang itu merupakan imbalan atas 79 kontrak dari pemberi kerja, lembaga pemilik anggaran yang disebut sebagai "end user" yang sebagian di antaranya untuk pengadaan pesawat dan helikopter.
Dalam salah satu berkas yang berjudul “Proyek helikopter Bell 412EP Kemenhan-TNI AD APBNP 2011" tertulis nama mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan , Marsekal Madya Eris Herryanto. Di kolom uang tercatat Rp 250 juta.
Dalam dokumen berbeda, ada juga nama Jenderal Moeldoko, yang menjabat KSAD selama tiga bulan pada periode 2013 dan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang, tertera angka Rp 1 miliar. Di bawah Moeldoko, berderet nama perwira lain beserta jumlah duit dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk “Markas Besar Angkatan Darat" Rp 2,35 miliar.
Moeldoko membantah menerima aliran duit dari PT Dirgantara Indonesia. Dia mengatakan saat pengadaan empat helicopter Bell 412EP di tahun 2011 masih menjabat sebagai Panglima Kodam Siliwangi atau Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang tidak mengurus persoalan pengadaan.
“Saya pikir enggak benar. Tahun pengadaannya itu pada 2011. Saat itu saya masih menjadi Panglima Kodam Siliwangi atau Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional,” kata Moeldoko dikutip dari Majalah Tempo edisi Sabtu, 24 Oktober 2020.
